belajar untuk menulis, dan menulis untuk belajar..

Wednesday, June 16, 2010

koruptor di sambut meriah, kenapa ga dicekal dan dikucilkan aja sih..

Di saat batin kita begitu lelahnya menyaksikan praktik korupsi yang bagaikan penyakit akut di negeri ini, sebagian masyarakat, pejabat, dan wakil rakyat ternyata malah memberikan kontribusi secara tak langsung terhadap perkembangannya. Situasi seperti itulah yang terlihat ketika ratusan orang menyambut kepulangan mantan Wali Kota Medan Abdillah di Bandara Polonia, Medan, 2 Juni lalu. Abdillah baru saja menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, terhitung 1 Juni.

Abdillah yang pada saat itu mengenakan baju koko berwarna putih langsung dielu-elukan warga. Beberapa warga bahkan sempat 'mengupah-ngupah' (memberikan semangat) kepada Abdillah. Antusiasme warga untuk bertemu Abdillah bahkan sempat mengganggu para penumpang di terminal kedatangan Bandara Polonia, Medan. Pada kesempatan itu juga terlihat istri Abdillah, Nanan Abdillah, dan putra sulungnya, Aviv Abdullah, juga sejumlah camat dan lurah di lingkungan Pemkot Medan, serta anggota DPRD setempat.

Dari Bandara Polonia, rombongan Abdillah yang mendapat pengawalan dari sejumlah organisasi kepemudaan menuju Masjid Raya Medan untuk bertemu sejumlah alim ulama dan tokoh masyarakat Kota Medan. Setelah itu ia menuju rumah pribadinya di Jalan Perak, Medan.

Abdillah bebas bersyarat setelah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya. Ia berada di LP Sukamiskin Bandung sejak 28 Agustus 2009, setelah juga sempat ditahan di LP Cipinang. Abdillah divonis empat tahun penjara terkait dengan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan APBD Kota Medan (Media Indonesia, 3/6/2010).

Inilah yang membuat kita miris dan bertanya prihatin. Kalau begitu, mampukah korupsi diperangi sampai ke akar-akarnya? Tak dapat disangkal bahwa Indonesia termasuk negara kleptokrasi, negara yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahannya ditandai oleh keserakahan, ketamakan, dan korupsi yang merajalela (Alhumami, 2005).

Itu sebabnya korupsi di negara ini harus diperangi dari pelbagai sisi (Pope, 2003). Apalagi dewasa ini korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga upaya-upaya memeranginya harus luar biasa pula. Agar lebih efektif, kita tak boleh hanya menggantungkan harapan pada lembaga-lembaga penegak hukum. Untuk itulah, perangkat hukum pun harus dilengkapi. Yakni, dengan membuat undang-undang (UU) yang memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas tentang pembuktian terbalik.

Gagasan dan usulan tentang UU tersebut selama ini sudah sering dimunculkan. Termasuk yang pernah disampaikan Komisi Hukum Nasional saat bertemu Presiden Yudhoyono kira-kira dua tahun silam. Jadi, mungkin kita tinggal menunggu good will dan political will dari Presiden Yudhoyono. Kita pun boleh optimistis untuk itu, sebab bukankah sejak awal kepemimpinannya (2004), Yudhoyono telah bertekad kuat untuk memerangi korupsi? Bukankah ia berjanji di masa kampanye sebagai calon presiden dulu bahwa ia akan bekerja siang-malam dan memimpin langsung di garda depan dalam rangka memberantas korupsi?

Selain mendesak agar asas pembuktian terbalik ini segera dijadikan kebijakan resmi negara, ada satu hal yang kiranya perlu kita renungkan bersama. Yakni, sikap kita terhadap para koruptor. Berupayalah untuk tidak menaruh respek kepada mereka yang melakukan korupsi. Itulah resep yang disampaikan Pascal Couchepin, Konsuler Federal sekaligus Menteri Dalam Negeri Swiss (Kompas, 29/10/2005). Di negara yang dikategorikan Transparency International sebagai 'bersih dari korupsi' itu, begitu ada yang korup, langsung dimusuhi. Kalau dia pegawai negeri, akan dibenci seluruh rakyat. Untuk menjadikan sebuah negara bersih dari korupsi, menurut Couchepin, membutuhkan waktu. "Akan tetapi, suatu hal yang utama adalah jangan pernah berkompromi menghadapi korupsi dan jadikan korupsi sebagai musuh bersama," ujarnya. "Di Rusia, tindakan korupsi kini banyak berkurang, karena para koruptor langsung dikirim ke Siberia," katanya lagi.

Bagaimana di Indonesia? Bukankah umumnya kita justru bersikap sebaliknya, menghormati koruptor? Anehnya, bahkan, mereka yang pernah dihukum karena tindak pidana korupsi pun masih dielu-elukan bak pahlawan seperti terlihat dalam kasus mantan Wali Kota Medan Abdillah. Contoh konkret lainnya terlihat dalam kasus (almarhum) mantan Presiden Soeharto. Meskipun oleh PBB, Soeharto ditetapkan sebagai mantan pemimpin politik terkorup di dunia karena diduga kuat telah menggelapkan uang 15-35 miliar dolar AS selama berkuasa (1967-1998), hingga akhir hayatnya pun sangat banyak orang yang menghormatinya bahkan kemudian mengusulkannya untuk dikukuhkan sebagai pahlawan.

Saat mengomentari kasus korupsi Soeharto, Ketua Eksekutif Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Nigeria Mallam Nuhu Ribadu pernah berkata, "Saya tidak melihat ada hal yang sulit dalam menangani kasus Soeharto. Masalahnya hanya soal kemauan politik. Juga perlu orang yang berani untuk menangani kasus ini. Kasus Soeharto mirip dengan Jenderal Sani Abacha (mantan Presiden Nigeria). Kita punya masalah sama, yakni cenderung memberi hormat kepada orang yang justru tidak layak dihormati. Kamu melecehkan dirimu, kamu melecehkan kebijakanmu. Kamu punya kesempatan yang baik, tapi kamu membuat para pencuri itu tetap jadi pencuri karena kecenderungan itu. Ini masalah tentang manusia, jadi jangan ada toleransi bagi para koruptor itu. Bawa mereka ke depan hukum. Di Nigeria, kami menangkap para koruptor kakap dan ini membuat trickle down effect," (Tempo, 16/9/2007).

Pesan Couchepin dan Ribadu dalam rangka memerangi korupsi sangatlah jelas. Namun, mudahkah menerapkannya di Indonesia, itu yang belum jelas. Sebab, harus diakui, umumnya kita cenderung menghormati mereka yang hartanya melimpah, tak hirau kekayaan itu didapat dari mana dan dengan cara apa.

Mengenai mantan Wali Kota Medan Abdillah, boleh saja selama ini ia dikenal 'baik' terhadap banyak pihak dan kalangan. Seperti yang dikatakan Kepala LP Sukamiskin Murdjito, bahwa selama di penjara Abdillah dinilai berperilaku baik. "Beliau suka membantu orang-orang, membagi-bagikan peci, sarung, dan sajadah," ujarnya. Namun, yang kita persoalkan bukanlah 'kebaikannya' itu, melainkan justru ketidakbaikannya yang telah turut merusak dan merugikan negara dan bangsa ini. Kita patut memaafkan Abdillah. Tetapi, kita tak sekali-kali boleh melupakan korupsi yang pernah dilakukannya-รข€“karena tindakan tersebut merupakan kejahatan luar biasa. Atas dasar itu, sangat tak pantaslah jika kedatangan Abdillah selepas dari LP disambut begitu meriahnya, apalagi oleh pejabat dan wakil rakyat yang seharusnya memberi keteladanan kepada rakyat. Seharusnya Abdillah diberi hukuman lagi, yakni ganjaran sosial dari masyarakat. Bukan untuk mengucilkannya, melainkan demi membuatnya benar-benar sadar dan insyaf.